Achmad Sarjono
MALINAU - Pemerintah Kabupaten Malinau terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan menjalin kerja sama strategis bersama Kejaksaan Negeri Malinau. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Kamis (18/12/2025).
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat penanganan hukum, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan kedua pihak, dengan Wakil Bupati Malinau Jakaria hadir mewakili Bupati Wempi W Mawa. Dari pihak kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Malinau Dr. Fathur Rohman, S.H., M.H turut hadir dan menandatangani kerja sama tersebut.
PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang menjadi payung koordinasi antara kejaksaan dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum, serta bantuan hukum bagi pemerintah daerah. Upaya ini dinilai krusial untuk meminimalkan potensi risiko hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Sinergi dengan kejaksaan sangat penting untuk meminimalkan risiko hukum dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Malinau, ” tegas Jakaria.
Sementara itu, Dr. Fathur Rohman, S.H., M.H menegaskan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen kejaksaan dalam mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam pengamanan pembangunan strategis serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Kegiatan penandatanganan juga dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Melalui kolaborasi ini, sinergi antara Pemkab Malinau dan Kejari Malinau diharapkan semakin kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Jon)
